Radio Streaming

 

Berita Populer

Tidak Patuhi Aturan, RAPP Kehilangan Landasan Hukum Operasional

Post on 12 October 2017
by Redaksi

Green-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengirimkan surat peringatan kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper – RAPP terkait dengan tidak berlakunya lagi landasan hukum operasional perusahaan. KLHK Melarang perusahaan bubur kertas terbesar di Indonesia ini menanam kembali pohon jenis akasia dan ekaliptus di areal Fungsi Ekosistem Lindung Gambut.

Dalam surat peringatan kedua tertanggal 6 Oktober 2017 itu, Rencana Kerja Umum Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP tahun 2010-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HTI tahun 2017 tidak lagi berlaku. Legalitasnya itu berakhir per tanggal 3 Oktober 2017. Ini berarti perusahaan tidak lagi diperbolehkan menanam pohon jenis akasia dan ekaliptus di areal Fungsi Ekosistem Lindung Gambut.

Djarot Handoko, Kepala Komunikasi Korporat PT RAPP mengakui sudah menerima surat peringatan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat ini sedang dipelajarinya.

“Dengan berat hati kami memberitahukan kepada seluruh kontraktor, pemasok dan mitra bina PT RAPP bahwa ada kemungkinan berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan,” tulis Djarot Handoko dalam rilis yang diterima Green Radio, Kamis (12/10/2017).

Seperti diketahui pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan terkait dengan perlindungan gambut. Begitu juga terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Kebijakan ini langsung berdampak pada RKU perusahaan HTI sehingga diperlukan revisi.

Koordinator LSM Jikalahari Woro Supartinah mengatakan seharusnya PT RAPP tidak hanya diberi peringatan saja. Ia menilai revisi RKU tidak akan membuat perusahaan mengubah kinerja perusahaan milik Sukanto Tanoto ini menjadi lebih baik.

“Pantauan Jikalahari sejak beberapa tahun terakhir, RAPP memang melakukan banyak pelanggaran hukum terutama dalam hal perlindungan gambut. Harusnya ijin mereka direview,” kata Woro.

Ia mendesak Menteri LHK untuk serius melindungi gambut dengan benar-benar menegakkan aturan dan menjatuhkan hukuman pada perusahaan yang melanggar aturan. Ia mencontohkan bahwa salah satu kegagalan penanganan kebakaran hutan juga terjadi karena penengakan hukum yang tidak tajam pada korporasi. Padahal konsesi tersebut terbukti ditemukan titik api. (*)